Artikel 1
PKB: Pertemuan SBY dan Jokowi Bikin Adem
Suasana
KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding menilai pertemuan
Presiden Jokowi dengan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
sangat berarti bagi masyarakat Indonesia. Apalagi, kedua tokoh tersebut
sebelumnya sempat bersitegang sewaktu masa kampanye Pilkada DKI Jakarta.
"Saya
kira kita bersyukur beliau berdua bertemu, paling tidak bikin adem suasana,
mengubah persepsi publik yang beranggapan bahwa kedua belah pihak berseteru
politik. Intinya ini baik bagi bangsa kita," kata Karding melalui pesan
singkat, Jumat (10/3/2017).
Hal
senada disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Daniel Johan. Ia
menyatakan komunikasi Jokowi dengan SBY sangat penting.
"Pertemuan
ini akan semakin mematangkan proses konsolidasi demokrasi dan pembangunan
nasional. Sekaligus menepis berbagai isu berita sebelumnya yang banyak beredar
yang membuat situasi politik sempat panas, lantas sekarang menjadi teduh,"
tutur Daniel, melalui pesan singkat.
Ia
menambahkan publik tentu senang melihat pertemuan kedua tokoh bangsa itu. Hal
itu, lanjut Daniel, sekaligus menjadi teladan bagi publik dalam menyikapi
perbedaan pandangan politik.
"Pastinya
juga akan menepis berbagai berita sebelumnya yang terlihat agak
sindir-menyindir," papar Daniel.
Presiden Joko Widodo mengaku
membahas banyak hal dalam pertemuan dengan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono.
Pertemuan digelar di Istana Negara, Jakarta, Kamis (9/3/2017) siang.
Awalnya,
Jokowi menyampaikan sudah berusaha mengatur pertemuan dengan SBY. Namun, kata
dia, padatnya kegiatan dirinya dan SBY membuat jadwal baru bisa digelar Kamis.
"Kita
janjian dan ketemu," ucap Jokowi.
Ketika
ditanya apa isi pembicaraan tadi, Jokowi mengaku membahas banyak hal.
"Berkaitan
dengan politik nasional, ekonomi nasional, diskusi banyak hal," ucap
Jokowi.
|
Penulis
|
: Rakhmat Nur Hakim
|
|
Editor
|
: Sabrina Asril
|
Source : http://nasional.kompas.com/read/2017/03/10/17202331/pkb.pertemuan.sby.dan.jokowi.bikin.adem.suasana
Artikel 2
Diduga Agenda Ini yang Membuat Terjadinya Pertemuan Jokowi-SBY
Jum'at, 10 Maret 2017 − 09:26 WIBPresiden
Joko Widodo dan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berbincang dengan
wartawan di beranda belakang Istana Merdeka, Jakarta.
JAKARTA - Pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan mantan Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya terjadi. Namun pertemuan itu dianggap
masih memantik tanda tanya, karena dilakukan secara mendadak.
Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Adi Prayitno menganggap, pertemuan itu memang sangat dinanti publik, termasuk media massa. Sebab, antara Jokowi dan SBY sebelumnya dianggap memiliki 'gap' politik yang dilihat masyarakat.
Menurutnya, ada tiga pendapat untuk mengukur pertemuan antara Presiden dan mantan Presiden yang terbilang 'kurang' akur tersebut. Pertama, tentunya secara normatif pertemuan SBY dan Jokowi dimanfaatkan untuk bertukar gagasan mengenai kondisi politik dan kebangsaan.
"SBY sebagai mantan Presiden memberikan masukan untuk pembangunan Indonesia ke depan pada Presiden," tutur Adi saat dihubungi SINDOnews, Jumat (10/3/2017).
Kemudian yang kedua, pertemuan ini tak bisa disangkal sebagai ajang tabayyun (klarifikasi) antara Jokowi dan SBY. Maklum, belum lama ini tudingan 'negatif' kerap dialamatkan kepada SBY, begitu pun sebaliknya. Meski masalah ini belum diketahui secara persis sumbernya.
"Ketiga, terkait kondisi politik mutakhir. Yakni, soal kasus mega korupsi e-KTP dan putaran kedua pilkada DKI jakarta. Faktor ketiga ini menjadi poin paling penting pertemuan kedua tokoh ini," paparnya.
Adi menilai, tekait pengungkapan kasus e-KTP ini, SBY dinilai memiliki kepentingan untuk menjelaskan kepada Jokowi. Sebab, mega korupsi ini berada saat dirinya berkuasa, yang kemudian menyeret sejumlah nama tenar dari kalangan legislatif dan eksekutif.
Adapun kaitan dengan Pilkada DKI Jakarta, partai Demokrat yang dipimpin SBY dinilai menjadi penentu dukungan politik untuk putaran kedua nanti. Dugaan awal Jokowi diberikan mandat oleh PDIP untuk membuka komunikasi secara langsung dengan SBY untuk memenangkan pasangan Basuki-Djarot di putaran kedua.
"Terutama soal kemungkinan Demokrat bisa bergabung utk memenangkan Ahok di putaran kedua. Apalagi sejauh ini demokrat belum menentukan sikap politiknya untuk putaran kedua," pungkasnya.
(maf)
Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Adi Prayitno menganggap, pertemuan itu memang sangat dinanti publik, termasuk media massa. Sebab, antara Jokowi dan SBY sebelumnya dianggap memiliki 'gap' politik yang dilihat masyarakat.
Menurutnya, ada tiga pendapat untuk mengukur pertemuan antara Presiden dan mantan Presiden yang terbilang 'kurang' akur tersebut. Pertama, tentunya secara normatif pertemuan SBY dan Jokowi dimanfaatkan untuk bertukar gagasan mengenai kondisi politik dan kebangsaan.
"SBY sebagai mantan Presiden memberikan masukan untuk pembangunan Indonesia ke depan pada Presiden," tutur Adi saat dihubungi SINDOnews, Jumat (10/3/2017).
Kemudian yang kedua, pertemuan ini tak bisa disangkal sebagai ajang tabayyun (klarifikasi) antara Jokowi dan SBY. Maklum, belum lama ini tudingan 'negatif' kerap dialamatkan kepada SBY, begitu pun sebaliknya. Meski masalah ini belum diketahui secara persis sumbernya.
"Ketiga, terkait kondisi politik mutakhir. Yakni, soal kasus mega korupsi e-KTP dan putaran kedua pilkada DKI jakarta. Faktor ketiga ini menjadi poin paling penting pertemuan kedua tokoh ini," paparnya.
Adi menilai, tekait pengungkapan kasus e-KTP ini, SBY dinilai memiliki kepentingan untuk menjelaskan kepada Jokowi. Sebab, mega korupsi ini berada saat dirinya berkuasa, yang kemudian menyeret sejumlah nama tenar dari kalangan legislatif dan eksekutif.
Adapun kaitan dengan Pilkada DKI Jakarta, partai Demokrat yang dipimpin SBY dinilai menjadi penentu dukungan politik untuk putaran kedua nanti. Dugaan awal Jokowi diberikan mandat oleh PDIP untuk membuka komunikasi secara langsung dengan SBY untuk memenangkan pasangan Basuki-Djarot di putaran kedua.
"Terutama soal kemungkinan Demokrat bisa bergabung utk memenangkan Ahok di putaran kedua. Apalagi sejauh ini demokrat belum menentukan sikap politiknya untuk putaran kedua," pungkasnya.
(maf)
Perbedaan artikel 1 dan artikel 2 adalah :
·
Judul
:
Artikel
1 berfokus pada pendapat Partai PKB megenai pertemuan Jokowi dan SBY sedangkan artikel 2 berfokus
pada dugaan penyebab terjadinya pertemuan Jokowi dan SBY. Untuk penggunaan
bahasa pada judul artikel 1 terlihat lebih simple, santai, mudah dimengerti dan
menarik sedangkan untuk artikel 2 membuat penasaran, tegas tetapi lebih
menarik.
·
Pembahasan :
Artikel
1 membahas tentang penilaian Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding tentang
pertemuan Presiden Jokowi dengan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
sangat berarti bagi masyarakat Indonesia sedangkan artikel 2 membahas tentang
topik penting yang menyebabkan pertemuan Jokowi dan SBY yaitu kasus
mega korupsi e-KTP dan putaran kedua pilkada DKI jakarta menurut Pengamat
politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, yaitu Adi Prayitno.
·
Struktur Berita
Untuk artikel 1 menurut saya
menggunakan struktur Piramida terbalik karena topik penting yang dibahas dalam
artikel tersebut ada pada kalimat pertama dimana Sekertaris Jendral Partai PKB
mengungkapkan pendapatnya tentang pertemuan Jokowi dan SBY sedangkan artikel 2
menggunakan struktur Persegi panjang karena pada awal paragraf terdapat banyak
pengantar yang penting dan membuat penasaran terdapat juga pemaparan Pengamat
politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, yaitu Adi Prayitno mengenai
pertemuan Jokowi dan SBY melaui poin-poin yang disebutkan walaupun terkesan
sedikit bertele-tele tetapi poin tersebut merujuk kepada poin penting yang ada
diakhir.
·
Sumber :
Untuk artikel 1 bersumber dari Kompas
(www.kompas.com)
sedangkan artikel 2 bersumber dari Sindo News (https://www.sindonews.com) .
·
Unsur Berita
Artikel 1 dan artikel 2 sama-sama menggandung unsur Apa.
·
Narasumber
Narasumber
artikel 1 yaitu Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding sedangkan
narasumber artikel 2 yaitu Pengamat politik Universitas Islam
Negeri (UIN) Jakarta, Adi Prayitno.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar